Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta

Sosialisasi Permen PP&PA No.18 dan 19 2011

Yogyakarta, BPPM– Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dipungkiri jumlahnya masih sangat banyak di masyarakat. Kondisi ini di beberapa daerah masih belum termanage dengan baik dengan memberikan layanan yang terintegrasi untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal inilah salah satu latarbelakang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Permen PP dan PA nomor18 dan Nomor 19 Tahun 2013. Demikian disampaikan dalam sambutan Asdep Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, Rohika Kurniadi Sari, SH, M.Si  dalam pembukaan Sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 18 dan 19 di Yogyakarta (4/4).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 18 Tahun 2011 mengatur tentang pedoman pengintegrasian materi anti kekerasan terhadap perempuan dalam pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis. Di dalam peraturan ini diatur tentang bagaimana membuat sinergi untuk melakukan sosialisasi tentang perlindungan perempuan dari kekerasan melalui diklat penjenjangan dan teknis yang ada di Badan diklat. Dengan integrasi tersebut diharapkan akan mampu menjembatani badan pemberdayaan perempuan yang mengampu urusan ini dengan seluruh PNS untuk menyampaikan informasi dan membangun kesamaan persepsi pada seluruh PNS tentang Perlindungan perempuan.

Kedua, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 19 Tahun 2011 mengatur tentang pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan. Mengatur tentang pemberdayaan korban kekerasan agar mampu mandiri dan berdaya secara ekonomi sehingga mengurangi resiko terkena kekerasan berulang.  Dalam diskusi terungkap bahwa sebenarnya di DIY

dengan terbitnya Perda tentang Perlindungan Perempuan dan anakkorban kekerasan yang sudah terbit tahun 2012 lalu, sebenarnya pemberdayaan ini telah juga termaktub dan menjadi tugas dalam perlindungan perempuan.

Salah satu hal yang menjadi catatan dari sosialisasi ini adalah bahwa sinergi antar SKPD yang terkait diperlukan untuk mengimplementasikan integrasi materi perlindungan perempuan serta pemberdayaan korban kekerasan di DIY. (An)