Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta

Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan masuk Pansus


Yogyakarta, gugustugastrafficking.org - Dalam upaya meningkatkan Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan perempuan dan anak, Provinsi DIY merancang sebuah peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak yang pada saat ini telah sampai pada tahap pembahasan di Pansus DPRD Provinsi DIY. Raperda ini diharapkan dapat mendorong segala upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan yang pada gilirannya dapat menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang terjadi pada ranah publik maupun rumah tangga.

Kepala Bidang Perlindungan Hak-hak Perempuan Sri Hartati, SKM. M.Kes salah satu tim penyusun raperda perempuan dan anak yang ditemui di sela-sela rapat Pansus pembahasan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan menekankan bahwa Raperda ini utamanya bertujuan mempertegas upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di DIY dalam 3 ranah perlindungan yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan dan upaya pemberdayaan. Tidak hanya terfokus pada mekanisme dan upaya penanganan terhadap korban tetapi juga memberikan arahan terhadap upaya pencegahan terjadinya kekerasan perempuan dan anak serta bagaimana memberdayakan korban kekerasan sehingga mereka lebih berdaya dan tidak lagi rentan terhadap terulangnya kekerasan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak  di DIY selama ini sudah berjalan dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami” sebagai lembaga penanganan korban kekerasan dan juga mekanisme kerja berjejaring dalam Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi DIY yang melibatkan lebih dari 50 lembaga didalamnya. Keduanya berjalan berdasarkan Surat keputusan Gubernur.  Kedepan untuk lebih memantabkan langkah dan mendorong pengembangan sistem perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten/Kota maka perlu aturan yang lebih tinggi yang dalam hal ini dibentuk dalam sebuah peraturan daerah.

Saat ini proses pembahasan masih berlangsung dan beberapa isu penting perlindungan perempuan dan anak sempat mengemukan dan menjadi bahasan dalam rapat, misalnya perlindungan terhadap korban anak yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki, perlindungan dan pengananan perempuan dan anak korban trafficking, dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembahasan Raperda ini diharapkan rampun dalam dua atau tiga bulan kedepan dan dapat segera diundangkan tahun ini. (AN)