Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita

Inisiasi Desa PRIMA tahun 2018

Yogyakarta, BPPM – Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2017 adalah sekitar 488 ribu jiwa atau sekitar 13.02 per sen, masih cukup tinggi apabila dibanding dengan persentase penduduk miskin nasional sebesar 10.96 per sen (BPS DIY, 2017).

Kesenjangan antara warga kaya dan warga miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta juga cukup tinggi yang ditunjukkan dengan angka Rasio Gini sebesar 0.432. Kesenjangan di perkotaan lebih tinggi (0.435) dibanding kesenjangan yang terjadi di perdesaan (0.340). Sementara indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan (2.29) juga menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan (2.15), yang berarti warga miskin perdesaan harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup dengan membayar pengeluaran konsumsi yang lebih besar daripada warga miskin perkotaan.

 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat terus melakukan pengembangan Desa PRIMA. Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) merupakan sebuah desa percontohan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat pengembangan  usaha perempuan. Dengan adanya desa PRIMA diharapkan menjadi alternatif pilihan dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi melalui peningkatan keberdayaan perempuan serta peningkatan pendapatan kelompok perempuan khususnya keluarga miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Pada tahun 2018, BPPM telah melakukan Inisiasi Desa PRIMA sebanyak 15 desa. Berikut daftar desa tersebut :

1.

Kenteng, Ponjong, Gunungkidul

2.

Kebonagung, Imogiri, Bantul

3.

Triwidadi, Pajangan, Bantul

4.

Depok, Panjatan, Kulonprogo

5.

Karangsewu, Galur, Kulonprogo

6.

Seloharjo, Pundong, Bantul

7.

Bumirejo, Lendah Kulonprogo

8.

Trimurti, Srandakan, Bantul

9.

Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul

10.

Tamanan, Banguntapan, Bantul

11.

Sambirejo, Prambanan, Sleman

12.

Sidoarum, Godean, Sleman

13.

Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta

14.

Sidomoyo, Godean, Sleman

15.

Sumberagung, Moyudan, Sleman

 

(JNS)

Tim Evaluasi melakukan verifikasi lapangan dalam rangka lomba desa tingkat provinsi tahun 2018

Yogyakarta, BPPM – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan evaluasi dalam rangka Lomba Desa dan Kelurahaan Tingkat Provinsi tahun 2018. Tim Evaluasi terdiri dari lintas sektor OPD di lingkungan Pemda DIY.

 

Menurut Ketua Tim Evaluasi Pemerintah DIY Jarot Budiharjo, pelaksanaan perlombaan desa dan keluharan tingat DIY 2018 harus diselaraskan dengan prinsip otonomi daerah. Model yang diterapkan adalah pendekatan dengan melibatkan masyarakat disesuaikan kondisi yang ada.

 

Selain menilai laporan administrasi penyelenggaraan pemerintah baik desa maupun dusun atau di kelurahaan, Tim evaluasi juga melihat  langsung inovasi dan produk unggulan yang menjadi sampel dalam lomba ini.

 

verifikasi laporan administrasi  di desa Wukirsari, Slemanverifikasi laporan administrasi  di desa Kemadang, Gunung Kidul

      verifikasi laporan administrasi  di desa Wukirsari, Sleman                        verifikasi laporan administrasi  di desa Kemadang, Gunung Kidul

Evaluasi KLA tahun 2018

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

 

Menurut Kabid Perlindungan Hak-Hak Perempuan BPPM DIY, Waty Marliawati, SH M.Kes mengatakan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan alat untuk mempercepat dan memastikan terpenuhinya hak anak, sehingga akan tercipta anak-anak generasi penerus yang handal dan berkualitas.

 

Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Mafilindati Nuraini menyampaikan, Pemerintah kabupaten  Sleman bisa tepat waktu untuk mengupload dokumen bukti indikator untuk evaluasi  KLA pada Jumat 5 April 2018 lalu, Selain itu Pemkab Sleman telah melakukan persiapan dalam rangka evaluasi KLA 2018. Persiapan tersebut antara lain Penguatan Gugus Tugas KLA dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PPPA RI, rakor tim penginput data evaluasi KLA, dan melakukan berbagai Forum Group Discussion bersama OPD terkait untuk identifikasi data KLA Kluster I sampai V.

 

Sumber : jogja.antaranews.com

Jadwal Penayangan Talkshow “Inisiasi Desa Prima” di Jogja TV

Jadwal Penayangan Talkshow dalam rangka “Inisiasi Desa Prima” di Jogja TV setiap pukul 20.30 WIB

 

No

Tanggal Penanyangan

Lokasi

Tema

1.

4 April 2018

Kenteng, Ponjong, Gunungkidul

Perempuan Berdaya Negara Sejahtera

2.

11 April 2018

Kebonagung, Imogiri, Bantul

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pilar Ketahanan Keluarga

3.

18 April 2018

Triwidadi, Pajangan, Bantul

Pengembangan jiwa entrepreneurship perempuan dalam mencapai kemandirian ekonomi bangsa

4.

25 April 2018

Depok, Panjatan, Kulonprogo

Mewujudkan bela beli Kulonprogo melalui Desa PRIMA

5.

2 Mei 2018

Karangsewu, Galur, Kulonprogo

Keseimbangan peran perempuan di ranah publik dan domestik

6.

9 Mei 2018

Seloharjo, Pundong, Bantul

Kepemimpinan perempuan

7.

16 Mei 2018

Bumirejo, Lendah Kulonprogo

Keluarga Hebat Bebas dari kekerasan

8.

23 Mei 2018

Trimurti, Srandakan, Bantul

Ketahanan ekonomi pilar kemakmuran bangsa

9.

13 Juni 2018

Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul

Kemandirian ekonomi pilar kemakmuran bangsa

10.

16 Juni 2018

Tamanan, Banguntapan, Bantul

Peningkatan pemberdayaan Perempuan

11.

20 Juni 2018

Sambirejo, Prambanan, Sleman

Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam mendukung pengembangan wisata kreatif dan berbudaya

12.

27 Juni 2018

Sidoarum, Godean, Sleman

Perempuan pendidik pertama dan utama dalam keluarga

13.

4 Juli 2018

Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta

Mewujudkan wisata kota Yogyakarta yang berbudaya melalui pemberdayaan perempuan

14.

11 Juli 2018

Sidomoyo, Godean, Sleman

Ketahanan ekonomi perempuan

15.

18 Juli 2018

Sumberagung, Moyudan, Sleman

Peran sektor swasta dalam pemberdayaan ekonomi perempuan

 

 

“Perempuan Sebagai Agen Perubahan Pencegahan Korupsi”, Sarasehan Memperingati Hari Kartini tahun 2018

Yogyakarta, BPPM - Dalam sejarahnya perempuan adalah sosok yang selalu menjadi tempat belajar tentang kehidupan, mengantarkan pada setiap fase pertubuhan seluruh anggota keluarga. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengapresiasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dan Panitia Hari Kartini tingkat DIY 2018 karena mengadakan sarasehan tentang perempuan dan korupsi.

 

Menurut GKR Hemas, dalam upaya mencegah tindak korupsi, perempuan bisa berperan sebagai pembelajar, sebagai agen perubahan. Bagaimana perempuan bisa mendidik anak-anaknya, ikut mendidik cucu, serta terus mampu mendampingi suami. Perempuan juga menjadi penentu kehidupan bangsa karena sosok perempuan dalam keluarga turut menentukan lahirnya generasi bangsa yang kreatif, mandiri,  dan berintegritas.

 

Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Sri Harijati mengatakan rakyat Indonesia masih belum makmur  salah satunya penyebabnya adalah faktor korupsi. Karenanya praktik korupsi maupun gratifikasi sering dilakukan, meskipun tidak disadari.

Selain itu Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling lengkap memiliki anti-corruption criminal justice system. Bahkan Indonesia menjadi satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki pengadilan khusus tindak pidana korupsi.

 

 

Sumber :

jogjaprov.go.id

tribunjogja.com

More Articles...