Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita

JADWAL PIMPINAN ROMBONGAN TIM JURI LOMBA DESA DAN KELURAHAN DIY TAHUN 2016


Yogyakarta, BPPM - Sebagai upaya memberdayakan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi masyarakat dan swadaya gotong-royong masyarakat di Desa dan Kelurahan perlu dilakukan Perlombaan Desa dan Kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.

Perlombaan Desa dan Kelurahan pada hakekatnya adalah sebagai salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri yang sekaligus mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan Desa dan Kelurahan dengan melihat lonjakan perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan selama 2 (dua) tahun terakhir.

Sebagai sarana pembinaan sekaligus dalam upaya mendorong usaha pembangunan masyarakat, Desa dan Kelurahan Pemenang perlombaan Desa dan Kelurahan dimaksud diberikan bantuan program pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan partisipasinya dalam memajukan Desa dan Kelurahan sesuai dengan program/kegiatan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan didasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

Dalam rangka pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Tahun 2016, maka BPPM DIY akan menyelenggarakan tahap verifikasi ke lapangan, dengan jadwal sebagai berikut :

No

Hari, Tanggal

Lokasi

Pimpinan Rombongan

Kesan & Pesan Tim Juri

1


2


3


4


5


6

Senin, 6 Juni 2016


Selasa, 7 Juni 2016

Rabu, 8 Juni 2016


Kamis, 9 Juni 2016

Senin, 1, Juni 2016


Selasa, 14 Juni 2016



Kel.Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta

Kel.Muja-Muju, Kec.Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Desa Hargomulyo, Kec.Kokap, kab. Kulon Progo

Desa Baleharjo, Kec.Wonosari, Kab.Gunung Kidul

Desa Sumberharjo, Kec.Prambanan, Kab.Sleman

Desa Bangunjiwo, Kec.Kasihan, Kab.Bantul

Bp. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda DIY

Kepala BPPM DIY


Kepala Biro Tapem Setda DIY

Kepala BPPM DIY

Kepala Biro Hukum Setda DIY

Kepala BPPM DIY

Sekretaris BPPM DIY


Kabid PHP


Kabid KB

Sekretaris BPPM DIY

Kabid PHP


Kabid KB




Gelar Ekspose Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2016


Yogyakarta, BPPM – Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan sebagai Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, maka BPPM DIY menyelenggarakan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Tahun 2016. Salah satu rangkaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2016 adalah Gelar Ekspose. Gelar Ekspose dilaksanakan pada hari Senin, 30 Mei 2016 bertempat di Ruang Radyosuyoso, Bappeda DIY Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. Dalam Gelar Ekspose ini dihadiri Oleh Tim Juri Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2016, Kepala Badan Kabupaten/Kota yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Camat, Kepala Desa Juara I tingkat Kabupaten beserta Perangkat Desa, BPD, LPMD, TP PKK dan Karangtaruna, Lurah Juara I dan II Kota Yogyakarta beserta LPMK, TP-PKK, Karangtaruna, dan tamu undangan lainnya.

Ibu Sekretaris BPPM DIY Dra. Carolina Radiastuty, MM selaku Panitia Penyelenggara menyampaikan bahwa Gelar ekspose merupakan kegiatan Paparan dari Kepala Desa Juara I tingkat Kabupaten dan Lurah nominasi I dan II tingkat Kota. Materi paparan adalah mengenai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa dan kelurahan beserta data pendukung serta unggulan-unggulan yang dimiliki oleh desa/kelurahan. Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 menggunakan instrumen penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 yang meliputi 3(tiga) aspek yaitu Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan, Ketersediaan data Profil Desa dan Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir (2014 dan 2015) serta memiliki Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDes) dan Dokumen Perencanaan Kelurahan.

Gubernur DIY dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala BPPM DIY dr. RA. Arida Oetami, M.Kes mengatakan bahwa Lomba Desa dan Kelurahan sangat penting karena sebagai sarana untuk menilai keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan yang dilakukan secara terarah, terkoordinasi terpadu dan berkelanjutan. Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan haruslah selaras dengan prinsip otonomi daerah. Di mana pembangunan masyarakat desa dan kelurahan dilaksanakan dengan pendekatan atau mode pembangunan partisipatif yaitu adanya keterlibatan peran serta seluruh lapisan masyarakat.

Adapun Peserta Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2016 adalah:

A.      Tingkat Kelurahan

            1.    Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;

            2.    Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

B.      Tingkat Desa

            1.    Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

            2.    Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo;

            3.    Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;

            4.    Desa sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman

Dalam gelar Ekspose Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2016 masing-masing  Kepala desa dan Lurah diberikan waktu selama 15 menit untuk memaparkan gambaran umum tentang desa/kelurahan yang mencakup 3(tiga) aspek yaitu Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan, Keunggulan yang dimiliki desa/kelurahan, Hambatan dan solusi yang dimiliki desa/kelurahan dan Program-program yang akan dilakukan pasca lomba. Setelah paparan dari Kepala Desa dan Lurah, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari seluruh Perwakilan Tim Juri Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2016.

Tahapan setelah Gelar Ekspose adalah verifikasi lapangan, yang akan dimulai pada tanggal 6 Juni sampai 14 Juni 2016 dengan jadwal sebagai berikut :

1.   Senin, 6 Juni 2016  di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;

2.   Selasa, 7 Juni 2016 di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

3.   Rabu, 8 Juni 2016 di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo;

4.   Kamis, 9 Juni 2016 di Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;

5.   Senin, 13 Juni 2016 di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

6.   Selasa, 14 Juni 2016 di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman

Verifikasi lapangan yaitu penilaian secara kualitatif terhadap indikator Evaluasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dengan cara mengunjungi Desa/Kelurahan Lokasi.(KUN)

PELATIHAN POLA ASUH BALITA BERBASIS TRADISI JAWA

Yogyakarta, BPPM- Proses kehidupan manusia sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 5 thn merupakan saat yang paling kritis dalam siklus perkembangan manusia. Pada usia tsb aspek kognitif, emosi, sosial, motorik dan bahasa mulai dibentuk dan berkembang yg merupakan dasar pembentukan kepribadian dan karakter anak. Pola pengasuhan yg penuh stimulasi akan memberikan pengaruh yg sangat besar thd pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga  orang tua perlu utk mempelajari berbagai model pengasuhan.

Namun saat ini terdapat kecenderungan banyak orang tua yg mulai melupakan berbagai kearifan lokal dalam memberikan pengasuhan kepada anaknya dan lebih bangga menerapkan metoda pengasuhan barat sehingga mulai muncul kekhawatiran bahwa "wong jawa ilang jawa-ne". Naskah jawa kuno yg berwujud dalam tembang, dolanan dan dongeng anak sesungguhnya sangat kaya akan stimulasi yg sangat bermanfaat dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak namun sudah mulai disingkur/ditinggalkan.

Mensikapi berbagai fenomena tsb maka BPPM DIY telah menyusun sebuah buku PANDUAN POLA ASUH BALITA BERBASIS TRADISI JAWA dengan harapan panduan tsb akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mewujudkan karakter anak Yogyakarta yg teguh memegang tradisi namun mampu bersaing dalam tataran global. Untuk memudahkan memahami buku tsb maka BPPM melaksanakan Pelatihan Pola Asuh Balita Berbasis Tradisi Jawa dgn sasaran kader, organisasi perempuan dan elemen masyarakat yg diselenggarakan sebanyak 2 angkatan mading2 selama 3 hr. Dalam keseluruhan pelatihan tsb digunakan bahasa pengantar yaitu bahasa jawa yg dirasakan sudah mulai sulit dipraktekkan sbg bahasa sehari2.

Berbagai tarian, dolanan dan dongeng juga dikenalkan dan dipraktekkan oleh peserta sehingga proses pelatihan menjadi sangat semarak. 



Panduan Pola asuh Balita Berbasis Tradisi Jawa bisa di Download disini -> (Link)

Sosialisasi Pencegahan Korupsi Pengawalan Bersama Pengelolaan Keuangan Dana Desa

alt

Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif memberikan sambutan dan membuka acara Sosialisasi


Yogyakarta, BPPM - Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyelidikan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. 

Dana desa diperuntukkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa serta untuk meningkatkan rasa kegotongroyongan dan kebersamaan masyarakat. Dalam rangka untuk untuk memaksimalkan penggunaan dana desa, BPPM DIY bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan acara Sosialisasi Pencegahan Korupsi Pengawalan Bersama Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Acara ini dilaksanakan di Balai PMD Kalasan, Jl, Raden Ronggo Km 1,5 Tirtomartani, Kalasan, Sleman pada hari Kamis, 12 Mei 2016 dan dihadiri oleh 300 peserta, yang berasal dari unsur KPK, INSPEKTUR KEMENDAGRI, BPKP PUSAT, DIREKTUR FASILITASI DAN ASET DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA, KEMENDES , POLDA, KAJATI, KEMENKEU. (CR)


Diskusi Analisis Isu Gender dan Anak Bidang Kesehatan


Yogyakarta, BPPM- Sebagai lanjutan dari seri diskusi Isu Gender dan Anak, di BPPM 11 Mei 2016 dilakukan FGD Analisis isu Gender dan anak Bidang Kesehatan. Diskusi ini melibatkan perwakilan dari dinas kesehatan, badan pemberdayaan perempuan, badan KB dan LSM terkait yang bergerak dalam pendampingan masyarakat khususnya terkait dengan kesehatan dan KB. dihadirkan juga pada diskusi ini ibu drg. Inni Hikmatin, M.Kes dari Dinas Kesehatan DIY dan Ana Yuliastanti, S.Pd dari komisi Penanggulangan AIDS DIY. 

Beberapa isu penting di bidang kesehatan muncul dalam diskusi ini antara lain Isu HIV/AIDS yang jumlahnya di DIY sangat tinggi. dalam laporan dari KPA DIY dalam periode tahun 1993 hingga september 2015 telah tertemukan 3146 kasus HIV dan 1249  kasus AIDS. Yang menarik dalam isu ini adalah bahwa penularan melalui jarum suntik angkanya kecil dan yang besar adalah faktor resiko heteroseksual yang artinya melalui hubungan seksual. 

Kenyataan ini menjadi semakin perlu di waspadai ketika disamapikan juga bahwa salah satu isu di bidang kesehatan adalah banyaknya remaja yang melahirkan. di DIY jumlah anak (usia dibawah 18 tahun) yang melahirkan dan pada tahun 2015 masih tinggi. Laporan lain juga menyebutkan banyaknya hubungan sexual pada remaja yang berujung pada kehamilan di luar nikah. kebanyakan hubungan ini dilakukan dengan pengetahui yang sangat rendah mengenai kesehatan reproduksi maupun pengetahuan tentang penyebaran HIV/AIDS.

Upaya sinergis antara SKPD maupun antar fihak terkait memang harus lebih diperkuat dengan sinergi program. dalam hal ini bappeda diharapkan melakukan fiungsi kordinatifnya untuk dapat bersama-sama menangani isu ini khususnya dengan penguatan keluarga. (AN)


Info lainnya...