Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita

Evaluasi Perkembangan Desa 2016

Yogyakarta, BPPM - Evaluasi Perkembangan Desa Hari Kedua dipimpin oleh  Ibu dr. RR. ARIDA OETAMI, M.Kes. selaku  Kepala BPPM  DIY di Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul  pada tanggal 9 Juni 2016. 
Sekilas Dsa Baleharjo  terdiri dari  5 pedukuhan, 5 RW dan 41 RT dengan laus wilayah 414,635 ha Batas wilayah Utara : Desa Wonsari, Selatan : Desa Karangrejek, Barat : Dsa Siraman, Timur : Desa Semanu. Jumlah Penduduk 5.853 Jiwa terdiri dari  2.991jiwa penduduk  perempuan dan 2.862 jiwa penduduk laki-laki
Desa Baleharjo   memiliki  motto “Baleharjo Manunggal Nyawiji Sakwernaning Perkara Rampung” yaitu diimplementasikan dalam delapan (8) bidang Pokok  Kegiatan Pemerintahan :Bidang Pendidikan Masyarakat, Bidang Ekonomi Masyarakat, Bidang Pemerintahan, Bidang Keamanan dan Ketentraman, Bidang kesehatan Masyarakat, Bidang Partisipasi Masyarakat, Bidang Lembaga Masyarakat, Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK)
Potensi yang dimiliki Desa Baleharjo dalam melaksankaan pembangunan desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan  masyarakat melalui :
1.    Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) : menghimpun dana dari,oleh dan untuk masyarakat demi kesejahteraan social yang merata. Dari kegiatan ini masyarakat Baleharjo bida hidup saling membantu, tolong – menolong sehingga tercipta kerukunan, kedamaian, dan rasa cinta kasih sebagai keluarga. Setiap tahun bisa menghimpun dana sebesar   ≥ Rp. 50.000.000 dipergunakan untuk membantu lebih dari 150 KK kurang mampu. Program/Kegiatan Unggulan Desa Baleharjo yaitu Program/kegiatan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)  didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat yang memiliki cirri kepemimpinan kolektif. Lokasi WKBSM trsebar diseluruh pedukuhan yang ada di Baleharjo mulai dari pedukuhan Wukirsari, Pedukuhan Gedangsari, Pedukuhan Mulyosari, Pedukuhan Purwosari, dan Pedukuhan Rejosari. Realisasi kegiatan WKSBM diantaranya : pemberian bantuan jompo, defabel, anak didik kurang, memfasilitasi warga kurang mampu untuk berobat, pemberian bantuan kambing,
2.    Unit Pengembangan Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) : bentuk usaha produksi pupuk organik yang dikelola oleh kelompok masyarakat pedukuhan Gedangsari, telah memproduksi sekitar 60 ton pupuk organik setiap tahun, mampu meningkatkan pendapatan kelompok sekitar 30 juta per tahun.
3.    Desa Berbasis IT : Penerapan teknologi informasi di Desa Baleharjo meliputi Web Desa, Aplikasi prodeskel, SID, dan penggunaan jaringan internet. Kelengkapan perangkat teknologi yang sudah terpenuhi dengan system LOKAL AREAL NETWORK, memungkinkan semua perangkat desa bekerja dengan standar baku yang disyaratkan
4.    Pengelohan Ikan Laut (Ikan Tuna): Produk yang dibuat antara lain abon ikan tuna, bakso ikan tuna, tahu tuna, nudget tuna, criping tuna dan olahan lainnya. Setiap bulan membutuhkan bahan baku antara 1 – 15 ton ikan tuna,mempekerjakan 9 tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ini mencapai 300 juta per tahun dengan pemasarannya mencapai kota-kota besar diseluruh Indonesia.
5.    Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) : terdapat 10 unit kegiatan : UPK (unit pengelola keuangan), LKM Gapoktan, Jasa Pelayanan Air Bersih / PAM Desa, Jasa Usaha Desa, Jasa Boga, Jasa Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Ticketing, Jasa pengiriman dan penyediaan kebutuhan petani.

JADWAL PIMPINAN ROMBONGAN TIM JURI LOMBA DESA DAN KELURAHAN DIY TAHUN 2016


Yogyakarta, BPPM - Sebagai upaya memberdayakan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi masyarakat dan swadaya gotong-royong masyarakat di Desa dan Kelurahan perlu dilakukan Perlombaan Desa dan Kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.

Perlombaan Desa dan Kelurahan pada hakekatnya adalah sebagai salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri yang sekaligus mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan Desa dan Kelurahan dengan melihat lonjakan perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan selama 2 (dua) tahun terakhir.

Sebagai sarana pembinaan sekaligus dalam upaya mendorong usaha pembangunan masyarakat, Desa dan Kelurahan Pemenang perlombaan Desa dan Kelurahan dimaksud diberikan bantuan program pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan partisipasinya dalam memajukan Desa dan Kelurahan sesuai dengan program/kegiatan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan didasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

Dalam rangka pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Tahun 2016, maka BPPM DIY akan menyelenggarakan tahap verifikasi ke lapangan, dengan jadwal sebagai berikut :

No

Hari, Tanggal

Lokasi

Pimpinan Rombongan

Kesan & Pesan Tim Juri

1


2


3


4


5


6

Senin, 6 Juni 2016


Selasa, 7 Juni 2016

Rabu, 8 Juni 2016


Kamis, 9 Juni 2016

Senin, 1, Juni 2016


Selasa, 14 Juni 2016



Kel.Rejowinangun, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta

Kel.Muja-Muju, Kec.Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Desa Hargomulyo, Kec.Kokap, kab. Kulon Progo

Desa Baleharjo, Kec.Wonosari, Kab.Gunung Kidul

Desa Sumberharjo, Kec.Prambanan, Kab.Sleman

Desa Bangunjiwo, Kec.Kasihan, Kab.Bantul

Bp. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda DIY

Kepala BPPM DIY


Kepala Biro Tapem Setda DIY

Kepala BPPM DIY

Kepala Biro Hukum Setda DIY

Kepala BPPM DIY

Sekretaris BPPM DIY


Kabid PHP


Kabid KB

Sekretaris BPPM DIY

Kabid PHP


Kabid KB




Gelar Ekspose Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2016


Yogyakarta, BPPM – Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan sebagai Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, maka BPPM DIY menyelenggarakan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Tahun 2016. Salah satu rangkaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2016 adalah Gelar Ekspose. Gelar Ekspose dilaksanakan pada hari Senin, 30 Mei 2016 bertempat di Ruang Radyosuyoso, Bappeda DIY Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. Dalam Gelar Ekspose ini dihadiri Oleh Tim Juri Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2016, Kepala Badan Kabupaten/Kota yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Camat, Kepala Desa Juara I tingkat Kabupaten beserta Perangkat Desa, BPD, LPMD, TP PKK dan Karangtaruna, Lurah Juara I dan II Kota Yogyakarta beserta LPMK, TP-PKK, Karangtaruna, dan tamu undangan lainnya.

Ibu Sekretaris BPPM DIY Dra. Carolina Radiastuty, MM selaku Panitia Penyelenggara menyampaikan bahwa Gelar ekspose merupakan kegiatan Paparan dari Kepala Desa Juara I tingkat Kabupaten dan Lurah nominasi I dan II tingkat Kota. Materi paparan adalah mengenai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa dan kelurahan beserta data pendukung serta unggulan-unggulan yang dimiliki oleh desa/kelurahan. Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 menggunakan instrumen penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 yang meliputi 3(tiga) aspek yaitu Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan, Ketersediaan data Profil Desa dan Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir (2014 dan 2015) serta memiliki Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDes) dan Dokumen Perencanaan Kelurahan.

Gubernur DIY dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala BPPM DIY dr. RA. Arida Oetami, M.Kes mengatakan bahwa Lomba Desa dan Kelurahan sangat penting karena sebagai sarana untuk menilai keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan yang dilakukan secara terarah, terkoordinasi terpadu dan berkelanjutan. Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan haruslah selaras dengan prinsip otonomi daerah. Di mana pembangunan masyarakat desa dan kelurahan dilaksanakan dengan pendekatan atau mode pembangunan partisipatif yaitu adanya keterlibatan peran serta seluruh lapisan masyarakat.

Adapun Peserta Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2016 adalah:

A.      Tingkat Kelurahan

            1.    Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;

            2.    Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

B.      Tingkat Desa

            1.    Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

            2.    Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo;

            3.    Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;

            4.    Desa sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman

Dalam gelar Ekspose Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2016 masing-masing  Kepala desa dan Lurah diberikan waktu selama 15 menit untuk memaparkan gambaran umum tentang desa/kelurahan yang mencakup 3(tiga) aspek yaitu Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan, Keunggulan yang dimiliki desa/kelurahan, Hambatan dan solusi yang dimiliki desa/kelurahan dan Program-program yang akan dilakukan pasca lomba. Setelah paparan dari Kepala Desa dan Lurah, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari seluruh Perwakilan Tim Juri Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2016.

Tahapan setelah Gelar Ekspose adalah verifikasi lapangan, yang akan dimulai pada tanggal 6 Juni sampai 14 Juni 2016 dengan jadwal sebagai berikut :

1.   Senin, 6 Juni 2016  di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;

2.   Selasa, 7 Juni 2016 di Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

3.   Rabu, 8 Juni 2016 di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo;

4.   Kamis, 9 Juni 2016 di Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;

5.   Senin, 13 Juni 2016 di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

6.   Selasa, 14 Juni 2016 di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman

Verifikasi lapangan yaitu penilaian secara kualitatif terhadap indikator Evaluasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dengan cara mengunjungi Desa/Kelurahan Lokasi.(KUN)

PELATIHAN POLA ASUH BALITA BERBASIS TRADISI JAWA

Yogyakarta, BPPM- Proses kehidupan manusia sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 5 thn merupakan saat yang paling kritis dalam siklus perkembangan manusia. Pada usia tsb aspek kognitif, emosi, sosial, motorik dan bahasa mulai dibentuk dan berkembang yg merupakan dasar pembentukan kepribadian dan karakter anak. Pola pengasuhan yg penuh stimulasi akan memberikan pengaruh yg sangat besar thd pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga  orang tua perlu utk mempelajari berbagai model pengasuhan.

Namun saat ini terdapat kecenderungan banyak orang tua yg mulai melupakan berbagai kearifan lokal dalam memberikan pengasuhan kepada anaknya dan lebih bangga menerapkan metoda pengasuhan barat sehingga mulai muncul kekhawatiran bahwa "wong jawa ilang jawa-ne". Naskah jawa kuno yg berwujud dalam tembang, dolanan dan dongeng anak sesungguhnya sangat kaya akan stimulasi yg sangat bermanfaat dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak namun sudah mulai disingkur/ditinggalkan.

Mensikapi berbagai fenomena tsb maka BPPM DIY telah menyusun sebuah buku PANDUAN POLA ASUH BALITA BERBASIS TRADISI JAWA dengan harapan panduan tsb akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mewujudkan karakter anak Yogyakarta yg teguh memegang tradisi namun mampu bersaing dalam tataran global. Untuk memudahkan memahami buku tsb maka BPPM melaksanakan Pelatihan Pola Asuh Balita Berbasis Tradisi Jawa dgn sasaran kader, organisasi perempuan dan elemen masyarakat yg diselenggarakan sebanyak 2 angkatan mading2 selama 3 hr. Dalam keseluruhan pelatihan tsb digunakan bahasa pengantar yaitu bahasa jawa yg dirasakan sudah mulai sulit dipraktekkan sbg bahasa sehari2.

Berbagai tarian, dolanan dan dongeng juga dikenalkan dan dipraktekkan oleh peserta sehingga proses pelatihan menjadi sangat semarak. 



Panduan Pola asuh Balita Berbasis Tradisi Jawa bisa di Download disini -> (Link)

Sosialisasi Pencegahan Korupsi Pengawalan Bersama Pengelolaan Keuangan Dana Desa

alt

Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif memberikan sambutan dan membuka acara Sosialisasi


Yogyakarta, BPPM - Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyelidikan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. 

Dana desa diperuntukkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa serta untuk meningkatkan rasa kegotongroyongan dan kebersamaan masyarakat. Dalam rangka untuk untuk memaksimalkan penggunaan dana desa, BPPM DIY bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan acara Sosialisasi Pencegahan Korupsi Pengawalan Bersama Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Acara ini dilaksanakan di Balai PMD Kalasan, Jl, Raden Ronggo Km 1,5 Tirtomartani, Kalasan, Sleman pada hari Kamis, 12 Mei 2016 dan dihadiri oleh 300 peserta, yang berasal dari unsur KPK, INSPEKTUR KEMENDAGRI, BPKP PUSAT, DIREKTUR FASILITASI DAN ASET DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA, KEMENDES , POLDA, KAJATI, KEMENKEU. (CR)


Info lainnya...