Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita

HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2016


Yogyakarta, BPPM – berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia No.44 Tahun 1984 tanggal 19 Juli 1984 menetapkan Hari Anak Nasional pada  Tanggal 23 Juli dan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat  No.B-16/Menko/Kesra/I/2014 menyebutkan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ditetapkan sebagai Penyelenggara Hari Anak Nasional (HAN) dan untuk tingkat daerah agar Badan/Biro/Kantor  Pemberdayaan Perempuan sebagai pelaksana.

Dalam rangka Hari Anak Nasional 2016 Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil Tema” Akhiri Kekerasan Terhadap Anak dengan Mewujudkan lingkungan Ramah Anak “.

Rangkaian acara Hari anak di DIY :

1. Parade bocah obah, Jogja Merti Bocah berupa parade kampanye ramah anak di ikuti 1000 anak , sebagai upaya pengakhiran kekerasan terhadap anak. Peserta terdiri Forum Anak daerah, Anak-anak Paud, TK, SD, SMP, SMA, disabilitas, sanggar anak, Rumah singgah anak jalanan, Panti Asuhan dan Komunitas anak. Dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus di Gedung Grhatama Pustaka BPAD, Jl. Janti Banguntapan Bantul.

2.  Deklarasi mbangun jiwo merdiko, gerakan aksi  sadar dan peduli lingkungan yang ramah anak. model atau prototipe dari kegiatan Jelajah Three end Nusantara  yang dilaksanakan dibeberapa kota  di Indonesia.  Peserta diharapkan mampu membangun strategi komunikasi perlindungan anak yang sederhana, mengakhiri kekerasan terhadap anak, menumbuhkan sekolah ramah anak, dan menciptakan situasi dan kondisi baik di dalam keluarga, sekolah dan masyarakat yang aman, nyaman bagi tumbuh kembang anak. Peserta sebanyak 200 orang dari unsur ketua Komite Sekolah dari 78 se kec. DIY, SKPD terkait, Satgas Perlindungan Anak, Mitra Kerja. Dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus di Gedung Grhatama Pustaka BPAD, Jl. Janti Banguntapan Bantul.

3. Funbike , membangun kebersamaan anak dan keluarga berolahraga melalui hobi naik sepeda, diikuti 1000 orang anak dan orang tua. Strat dan finish di Halaman Jogja Expo Center Jl. Janti Banguntapan Bantul, pada tanggal 21 Agustus 2016.

4. Puncak Acara HAN 2016, mengundang 1.100  anak-anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, berlangsung di Halaman Jogja Expo Center Jl. Janti Banguntapan Bantul, pada tanggal 21 Agustus 2016.

     yang dibuka Wakil Gubernur DIY dalam hal ini diwakili  Ibu Asisten Administrasi Pembangunan Dra. Kristiana Swasti, dalam sambutannya Wakil Gubernur  memotivasi orang tua  untuk lebih meningkatkan kepedulian pada pemenuhan hak anak berupa hak perawatan, hak pengasuhan, hak kesehatan, hak pendidikan dan rekreasi dan hak perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dengan merawat  penuh kasih sayang, tanggungjawab, utamanya anak-anak pada usia emas, dengan asah asih asuh agar tumbuh menjadi insan yang cerdas, kompotitif, berkepribadian luhur, jujur, santun dan berakhlak mulia,  memberikan gizi cukup dan seimbang, fisiknya tumbuh sehat dan kuat, serta memiliki mental yang tangguh.

      Kepada anak-anak berpesan agar selalu belajar, rajin beribadah dan berolahraga, taat pada orang tua dan guru, hidup rukun, dan tetap berprestasi, berkreasi dan berinovasi, untuk tumbuh menjadi manusia unggul dimasa depan. Dipesankan juga  kepada praremaja dan remaja untuk menjauhi narkoba, menghindari diri dari berbagai aktivitas yang tidak bermanfaat, dengan terbukanya informasi supaya tidak terpengaruh dan tergiur oleh media yang negatif dan budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. -Atun-

DESA BALEHARJO DAN KELURAHAN REJOWINANGUN MERAIH PRESTASI DI TINGKAT REGIONAL TAHUN 2016


Yogyakarta, BPPM
- Setelah tahun lalu Kementerian Dalam Negeri tidak melaksanakan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional tahun 2015. Maka, pada tahun ini Kementerian Dalam Negeri kembali melaksanakan Lomba Desa dan Kelurahan namun dengan konsep berbeda yaitu format Regional mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Mulai Tahun 2016 ini, seluruh Provinsi Indonesia dibagi menjadi 4(empat) Wilayah/Regional dengan rincian sebagai berikut:

A.   Regional I (Wilayah Sumatera)

B.   Regional II (Wilayah Jawa dan Bali)

C.   Regional III (Kalimantan dan Sulawesi)

D.  Regional IV (Papua, Maluku dan Nusa Tenggara)

Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Regional dilaksanakan melalui 3(Tiga) Tahapan Penilaian yaitu Penilaian Administrasi, Klarifikasi Lapangan serta Paparan di hadapan para Direktur Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:410-6135 Tanggal 15 Agustus Tahun 2016 Perihal Penetapan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional Tahun 2016, bahwa 2(dua) wakil dari DIY mampu meraih prestasi di tingkat Regional. Pertama, untuk kategori Lomba Desa Tingkat Regional II(Jawa dan Bali) Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul meraih Juara III. Kedua, untuk kategori Lomba Kelurahan Tingkat Regional II(Jawa dan Bali) Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta meraih Juara II.

Berikut hasil lengkap Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional II(Jawa dan Bali) Tahun 2016

A.  Lomba Desa

1.  Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;

2.Desa Gemahrejo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;

3.Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

4.Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali.

B.  Lomba Kelurahan

1.   Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;

2.Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

3.  Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;

4.  Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Penghargaan kepada seluruh pemenang diserahkan langsung oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan, SH, MSi, dalam rangkaian acara Temu Karya Nasional pada tanggal 15 sampai 19 Agustus 2016 di Jakarta.(KUN)

PELATIHAN BAGI BENDAHARA BADAN USAHA MILIK DESA TAHUN ANGGARAN 2016



Yogyakarta, BPPM DIY-Dalam rangka meningkatkan kapasitas para pengelola Badan Usaha Milik Desa  (BUM Desa) serta mengupdate informasi tentang pengelolaan BUM Desa, maka BPPM DIY mengadakan Pelatihan Bagi Bendahara BUM Desa sebanyak 3(tiga) angkatan pada tanggal 8 sampai 10 Agustus 2016 bertempat di Ruang Rapat C, BPPM DIY.

Dalam laporannya Soleh Anwari, SST selaku Kepala Sub Bidang Penguatan Potensi Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, BPPM DIY menyampaikan bahwa "Kondisi BUM Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai akhir Juni 2015 baru terdapat 135 BUM Desa dengan rincian untuk Kabupaten Bantul sebanyak 17, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 87, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 28 dan Kabupaten Sleman sebanyak 3 BUM Desa".

Berangkat dari data ini, maka pada tahun anggaran 2016 BPPM DIY menyelenggarakan Pelatihan Bagi Bendahara BUM Desa setelah pada tahun 2015 memberikan pelatihan bagi Direktur BUM Desa.

Narasumber pada kegiatan ini berasal dari BPPM DIY tentang kebijakan pengelolaan BUM Desa di DIY serta dari Balai PMD Yogyakarta menyampaikan materi administrasi pembukuan BUM Desa dan Materi tentang Perpajakan BUM Desa. (KUN)

Pelantikan Pejabat Baru BPPM DIY Tahun 2016

 

alt

 
Yogyakarta, BPPM - Telah di lantik 7 (tujuh) pejabat Esolen III dan IV BPPM DIY yang bertempat di Bangsal Kepatihan pada tanggal 12 Agustus 2016, Para pejabat tersebut adalah :
1. Nelly Tristiana,S.Kep,Ners sebagai Pejabat Kepala Bidang PPP
2. Isnain Aminundin,S.Sos sebagai Pejabat Kepala Bidang PM
3. Dra. Yohana Santi Roestriyani sebagai Kepala Subbid DIGA bidang PHP
4. Sunaryati,SE sebagai Kepala Subbag Keuangan
5. A. Heru Triyono,S.KM sebagai Kepala Subbid PA bidang KB
6. Suwarto,S.Sos sebagai Kepala Subbid PK bidang PM
7. Titik Sufijayanti Malah,SE sebaga Kepala Subbid PUG bidang PPP
Selamat ditempat yang baru semoga menjadi pimpinan yang amanah -Atun-
 
 
 

KAMPANYE PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

alt
                  
Yogyakarta, BPPM - Menurut UU No.52 Tahun 2009, Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Upaya tersebut dapat dilakukan, salah satunya dengan Pendewasaan Usia Perkawinan.
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi lak-laki. Batasan usia ini dianggap sudah baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka diupayakan adanya penundaan kehamilan anak pertama. dalam istilah KIE disebut sebagai anjuran untuk mengubah “bulan madu” menjadi “tahun madu”.
Yang menjadi  latar-belakang Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan, dengan tingginya angka pernikahan dini di kalangan remaja,  Data dari Pengadilan Agama di DIY pada Tahun 2014 memutusan Dispensasi Kawin sebanyak  482 kali.
Seiring dengan berbagai sajian perkembangan data dan fakta diatas BPPM DIY mengadakan kegiatan Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2016 di GOR Amongrogo yang dibuka oleh Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga  mempublikasikan Hari Remaja Internasional / International Youth Day yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 12 Agustus. Sebagai  upaya penurunan Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya di bawah 20 tahun   dan penurunan angka nikah dini/remaja di DIY pada umumnya. Kampanye diikuti sebanyak 450 orang  peserta dari unsur Forum PIK R/M, duta mahasiswa, Forum Anak Daerah, Kwarda, Youth Forum, Youth Association, YOTHA, Karang Taruna, KNPI, Organisasi Keagamaan Remaja, Remaja Difabel, Kelompok Remaja Jalanan, Remaja Sekolah dan pendamping, Serta dihadiri oleh 50 unsur instansi/lembaga penyelenggara program KRR antara lain : SKPD terkait tingkat DIY, SKPD terkait tingkat kab/kota, dan FP2KRR DIY serta didukung oleh Gubernur DIY dan para Bupati/Walikota se DIY. -Atun- 

Info lainnya...