Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita

PELATIHAN BAGI BENDAHARA BADAN USAHA MILIK DESA TAHUN ANGGARAN 2016



Yogyakarta, BPPM DIY-Dalam rangka meningkatkan kapasitas para pengelola Badan Usaha Milik Desa  (BUM Desa) serta mengupdate informasi tentang pengelolaan BUM Desa, maka BPPM DIY mengadakan Pelatihan Bagi Bendahara BUM Desa sebanyak 3(tiga) angkatan pada tanggal 8 sampai 10 Agustus 2016 bertempat di Ruang Rapat C, BPPM DIY.

Dalam laporannya Soleh Anwari, SST selaku Kepala Sub Bidang Penguatan Potensi Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, BPPM DIY menyampaikan bahwa "Kondisi BUM Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai akhir Juni 2015 baru terdapat 135 BUM Desa dengan rincian untuk Kabupaten Bantul sebanyak 17, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 87, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 28 dan Kabupaten Sleman sebanyak 3 BUM Desa".

Berangkat dari data ini, maka pada tahun anggaran 2016 BPPM DIY menyelenggarakan Pelatihan Bagi Bendahara BUM Desa setelah pada tahun 2015 memberikan pelatihan bagi Direktur BUM Desa.

Narasumber pada kegiatan ini berasal dari BPPM DIY tentang kebijakan pengelolaan BUM Desa di DIY serta dari Balai PMD Yogyakarta menyampaikan materi administrasi pembukuan BUM Desa dan Materi tentang Perpajakan BUM Desa. (KUN)

Pelantikan Pejabat Baru BPPM DIY Tahun 2016

 

alt

 
Yogyakarta, BPPM - Telah di lantik 7 (tujuh) pejabat Esolen III dan IV BPPM DIY yang bertempat di Bangsal Kepatihan pada tanggal 12 Agustus 2016, Para pejabat tersebut adalah :
1. Nelly Tristiana,S.Kep,Ners sebagai Pejabat Kepala Bidang PPP
2. Isnain Aminundin,S.Sos sebagai Pejabat Kepala Bidang PM
3. Dra. Yohana Santi Roestriyani sebagai Kepala Subbid DIGA bidang PHP
4. Sunaryati,SE sebagai Kepala Subbag Keuangan
5. A. Heru Triyono,S.KM sebagai Kepala Subbid PA bidang KB
6. Suwarto,S.Sos sebagai Kepala Subbid PK bidang PM
7. Titik Sufijayanti Malah,SE sebaga Kepala Subbid PUG bidang PPP
Selamat ditempat yang baru semoga menjadi pimpinan yang amanah -Atun-
 
 
 

KAMPANYE PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

alt
                  
Yogyakarta, BPPM - Menurut UU No.52 Tahun 2009, Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Upaya tersebut dapat dilakukan, salah satunya dengan Pendewasaan Usia Perkawinan.
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi lak-laki. Batasan usia ini dianggap sudah baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka diupayakan adanya penundaan kehamilan anak pertama. dalam istilah KIE disebut sebagai anjuran untuk mengubah “bulan madu” menjadi “tahun madu”.
Yang menjadi  latar-belakang Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan, dengan tingginya angka pernikahan dini di kalangan remaja,  Data dari Pengadilan Agama di DIY pada Tahun 2014 memutusan Dispensasi Kawin sebanyak  482 kali.
Seiring dengan berbagai sajian perkembangan data dan fakta diatas BPPM DIY mengadakan kegiatan Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2016 di GOR Amongrogo yang dibuka oleh Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga  mempublikasikan Hari Remaja Internasional / International Youth Day yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 12 Agustus. Sebagai  upaya penurunan Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya di bawah 20 tahun   dan penurunan angka nikah dini/remaja di DIY pada umumnya. Kampanye diikuti sebanyak 450 orang  peserta dari unsur Forum PIK R/M, duta mahasiswa, Forum Anak Daerah, Kwarda, Youth Forum, Youth Association, YOTHA, Karang Taruna, KNPI, Organisasi Keagamaan Remaja, Remaja Difabel, Kelompok Remaja Jalanan, Remaja Sekolah dan pendamping, Serta dihadiri oleh 50 unsur instansi/lembaga penyelenggara program KRR antara lain : SKPD terkait tingkat DIY, SKPD terkait tingkat kab/kota, dan FP2KRR DIY serta didukung oleh Gubernur DIY dan para Bupati/Walikota se DIY. -Atun- 

PEKAN ASI SEDUNIA

alt


alt


alt


Yogyakarta, BPPM - Berikut disampaikan ​​petikan pidato Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam Peringatan Pekan ASI Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 s.d 7 Agustus 2016 dan kumpulan informasi berupa Infografis.

Mohon dukungan Ibu dan Bapak sekalian untuk menyebarluaskannya.

Dasar Hukum Pemberian ASI :

    Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif selama enam bulan. Dijelaskan pula bahwa semua pihak, yaitu keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, harus mendukung ibu bayi selama pemberian ASI.
    Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif. Dukungan berupa kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dengan penetapan Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri PP dan PA No 3 tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui.

Berdasarkan ketiga dasar hukum tersebut, maka sejatinya hak setiap bayi yang lahir untuk mendapatkan Asi dapat terpenuhi. Dijelaskan oleh Sekretaris Kementerian PP&PA, Wahyu Hartomo bahwa semua pihak, yaitu keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, harus mendukung ibu bayi selama pemberian ASI. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif. Dorongan nyata yaitu berupa penyediaan ruang laktasi dan penitipan anak. Tujuannya agar para ibu yang bekerja dapat tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. "Kami ingin agar ruang laktasi ada di tiap perusahaan, kementerian dan lembaga."

Memberikan ASI eksklusif selama enam bulan dan dilanjutkan sampai dua tahun atau lebih memiliki banyak manfaat bagi ibu dan bayi. Menurut penelitian anak yang diberikan ASI eksklusif memiliki daya tahan tubuh yang tinggi dan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. -Atun-

DESA BALEHARJO DAN KELURAHAN REJOWINANGUN MASUK 4 BESAR TINGKAT REGIONAL JAWA-BALI


Yogyakarta, BPPM - Berdasarkan Surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Nomor:414.4/4667/BPD tanggal 14 Juli 2016 Tentang Klarifikasi Lapangan Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional Tahun 2016 bahwa untuk Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 ini 2(dua) wakilnya masuk 4(empat) besar Regional Jawa-Bali di masing-masing kategori. Kategori pertama, untuk Lomba Desa atas nama Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Kategori kedua, untuk Lomba Kelurahan atas nama Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Konsekuensi dari Desa Baleharjo dan Kelurahan Rejowinangun masuk 4(empat) besar Regional Jawa-Bali adalah Desa Baleharjo dan Kelurahan Rejowinangun akan dikunjungi dan diverifikasi data-datanya oleh Tim Juri dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri. Berdasarkan surat tersebut di atas, maka Tim Juri dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri akan melakukan Klarifikasi ke lapangan pada tanggal 21-23 Juli 2016.

Sesuai jadwal, pada hari ini Kamis, 21 Juli 2016 bertempat di Ruang Kepala BPPM DIY, Ibu Kepala BPPM DIY dr. RA. Arida Oetami, M.Kes didampingi Ibu Sekretaris BPPM DIY Dra. Carolina Radiastuty, MM, Ibu Kepala Bidang Keluarga Berencana drg. Retno Nurmawati, M.Kes, Bapak Kasubbid Penguatan Potensi Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Soleh Anwari, SST, Ibu Kasubbag Umum, Sekretariat BPPM DIY Endar Sri Winarsih, SH, PLT. Kasubbag Keuangan, Sekretariat BPPM DIY Sunaryati, SE dan Kepala KPMP Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat, SIP menerima rombongan Tim Juri Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Regional Jawa-Bali dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri yang terdiri dari 2(dua) Tim. Tim pertama, diketuai oleh Dr. Ir. David Yama MSc., MA. dengan anggota sebanyak 4 Orang  akan melakukan klarifikasi ke Desa Baleharjo dan tim kedua diketuai oleh Ibu Ratna Andriani, SH dengan anggota sebanyak 4 Orang  akan melakukan klarifikasi ke Kelurahan Rejowinangun.

Dalam kesempatan beramah tamah dengan Kepala BPPM DIY, ibu Ratna Andriani, SH menyampaikan bahwa dari dokumen yang masuk ke Subdit Tiga Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri bahwa dokumen dari DIY adalah yang terbaik dari 7(tujuh) Provinsi yang ada di Regional Jawa-Bali. Terbaik dilihat dari indikator cara penyusunan dokumennya  maupun dari segi kelengkapan data-data yang dipersyaratkan. Tujuan klarifikasi lapangan ke Desa Baleharjo dan Kelurahan Rejowinangun adalah untuk mencocokkan data yang telah dikirim dengan data yang ada di lapangan. Klarifikasi lapangan ini merupakan salah satu tahapan dari empat tahapan yang ada sebelum dilakukan penentuan juara tingkat regional yang akan diumumkan pada tanggal 16 Agustus 2016 di Kementerian Dalam Negeri.(KUN)


Info lainnya...