DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita

Pemda DIY raih Penghargaan Pembina Forum Anak Terbaik Tahun 2019

Yogyakarta (29/07/19), DP3AP2 DIY – Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2019 sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Anak Nasional 2019 yang digelar di Kota Makassar.  Rangkaian acara lainnya adalah Pertemuan Forum Anak Nasional dengan tema "Satu Dekade Forum Anak Nasional: Kita Beda, Kita Bersaudara, Bersama Kita Maju" dan Puncak Peringatan Hari Anak Nasional, yang semuanya dihadiri oleh Menteri PPPA Yohana Susana Yembise.

Pada Malam Penganugerahan KLA, Pemda DIY meraih Penghargaan Pembina Forum Anak Terbaik Tingkat Provinsi bersama 6 provinsi lainnya. Penghargaan berikutnya adalah sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak (Provila) bersama DKI Jakarta, Banten, dan Kepulauan Riau. Sementara itu untuk penghargaan KLA, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman meraih predikat  NINDYA. Tiga kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulonprogo mendapatkan predikat MADYA. Dengan demikian, predikat KLA lima kabupaten/kota di DIY masih sama dengan tahun lalu. Hal ini menjadikan tantangan besar bagi Pemerintah Daerah DIY maupun kabupaten/kota bersama stakeholder terkait untuk mengantarkan lima kabupaten/kota di DIY mendapatkan status UTAMA dan bahkan menjadi KLA.


sumber : jogjaprov.go.id

Sosialisasi Pemahaman Gender di Kulonprogo

Yogyakarta(19/07/2019), DP3AP2 DIY- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY kembali menggelar sosialisasi pemahaman gender kepada masyarakat pedesaan di Kulonprogo, Selasa (16/7/2019). Sosialisasi kali ini menyasar warga Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kulonprogo.

Sebanyak tiga pembicara dihadirkan dalam kegiatan yang dipusatkan di Balai Desa Hargomulyo itu. Masing-masing narasumber dari DP3AP2 DIY; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo dan organisasi non pemerintah Perkumpulan IDEA Yogyakarta, memaparkan pelbagai hal terkait gender dengan fokus utama ihwal pengarusutamaan gender (PUG) di masyarakat desa.

Arif Nasiruddin, pemateri dari DP3AP2 DIY menjelaskan PUG adalah strategi yang dilakukan secara sistematis untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, mulai dari rumah tangga, masyarakat dan negara.

Penerapan PUG melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Kemudian dimasukkan ke dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, pemahaman masyarakat desa terutama di Kulonprogo tentang PUG sangat diperlukan. Sebab, dengan adanya perkembangan ekonomi seiring hadirnya Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) atau Yogyakarta Internasional Airport (YIA), dimungkinkan terjadi perubahan sosial masyarakat.

Di Desa Hargomulyo misalnya. Berlokasi tak jauh dari bandara karena hanya berjarak sekitar 6,5 km jalur darat, membikin fenomena perubahan sosial masyarakat di desa ini sangat besar. Salah satunya, perempuan yang dulu hanya beraktivitas di ranah domestik, lambat laun bisa beralih menjadi perempuan karir. Bisa juga membuka usaha ataupun jasa mandiri agar kecipratan untung dari YIA.

"Perempuan jadi bisa berperan di wilayah sektor industri dan jasa. Ini yang harus direspon oleh pemerintah baik tingkat kabupaten sampai desa untuk memberikan perlindungan kepada perempuan-perempuan tersebut, caranya lewat memahami dan menerepkan kebijakan PUG," kata Kepala Seksi Data Informasi Gender dan Kerjasama DP3AP2 DIY tersebut.

"Saya lihat di Hargomulyo [Pemerintah Desa Hargomulyo] sudah menerapkan PUG. Namun bagaimana hal ini harus dibarengi dengan peran serta masyarakat agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan," imbuhnya.

Dengan memahami dan menerapkan PUG mulai dari tingkat desa, diharapkan mampu mempertahankan predikat Mentor yang telah disandang DIY dalam Anugrah Parahita Ekapraya (APE). Mentor merupakan predikat yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kementerian atau Lembaga yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam program dan kegiatan kementerian/lembaga, serta memiliki inovasi dalam penerapan kesetaraan gender, serta melakukan pembinaan PUG kepada kementerian atau lembaga lainnya dan pemerintah daerah.

"Selama dua periode, DIY sudah memperoleh penghargaan tertinggi APE, yakni Mentor. Di bawahnya ada Pratama, Madya, dan Utama. Salah satu unggulan kita bahwa implementasi PUG di DIY sudah sampai tataran pembangunan di desa. Namun untuk lima kabupaten di DIY, baru Sleman yang juga mencapai predikat ini, sisanya level Utama," ujarnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Kulonprogo, Ernawati Sukeksi mengatakan di level pemerintah kabupaten, turut mendukung penguatan PUG. Salah satunya dengan ikut serta dalam mensosialisasikan program ini di desa-desa di Kulonprogo.

"Jika di tingkat desa itu paham, harapannya nanti program-program pembangunan di desa nantinya juga menyasar permasalahan gender di desa, salah satunya soal kasus kekerasat dalam rumah tangga, atau mungkin kesenjangan pelayanan kesehatan, misalnya terkait dengan Posyandu, gizi ibu hamil, hingga pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil, balita dan lansia," paparnya.

Selain sosialisasi, pihaknya juga akan merevisi peraturan bupati terkait PUG di Kulonprogo yang saat ini dipandang telah usang karena faktor perkembangan zaman. Perbup tersebut yakni No 7/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah.

Erna memaparkan aturan dalam perbup baru ini akan berisi hal-hal anyar yang dalam perbup lama tidak dicantumkan. Di antaranya menambahkan keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang punya peran penting dalam percepatan PUG, meliputi OPD bidang pengawasan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan dan urusan perempuan dan anak.

Kebijakan PUG tingkat desa yang sebelumnya belum diatur dalam perbup lama juga akan dicantumkan. Dengan adanya aturan ini, seluruh pemerintah desa di Kulonprogo harus mengimplementasi PUG, dengan membentuk kelompok kerja dan memilih SDM dari desa yang paham permasalahan ini untuk agen sosialisasi ke masyarakat. "Saat ini perbup baru tersebut sedang kami susun," ujarnya.

Kepala Desa Hargomulyo, Burhani Arwin, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan sosialisasi ini. Sebab, sosialisasi terkait gender sudah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Hargomulyo.

"Karena kami sudah menganggarkan untuk sosialisasi kaitannya dengan kesetaraan gender. Secara tak langsung apa yang jadi rencana kami sudah terlaksana," ujarnya.

Dia mengatakan Pemerintah Desa Hargomulyo juga telah berkomitmen untuk tidak membeda-bedakan peran perempuan dan laki-laki. Keduanya memiliki hak yang sama. Bahkan menurut Burhani, sebagian besar kegiatan desa bisa terwujud berkat peran perempuan. Termasuk keterlibatan perempuan dalam mengatur pemerintahan desa tersebut. Dia menyebut, dari tujuh perangkat desa, satu di antaranya diisi oleh perempuan.

"Ada juga jabatan dukuh dari Dusun Tangkisan III, itu diisi oleh perempuan," ucapnya.

Keterlibatan perempuan dalam mengembangkan Desa Hargomulyo juga dibuktikan dengan diraihnya juara 1 lomba
Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat (P2WKSS) tingkat kabupaten Kulonprogo belum lama ini.

 

sumber : Harianjogja

Pelatihan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak bagi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha

Yogyakarta (15/07/19), DP3AP2 — Hak anak masih sering dianggap remeh oleh masyarakat di sekitarnya, tak terkecuali oleh orang tua mereka sendiri. Padahal, hak anak dan perlindungannya telah tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang ditetapkan oleh PBB.

Oleh karena itulah untuk lebih membumikan lagi perihal perlindugnan hak anak, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak (Kemen-P3A) mengajak masyarakat untuk menyadari pentingnya hak anak melalui pelatihan bertajuk Pelatihan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak bagi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha yang digelar di Hotel Harper, Jumat (12/7/2019).

Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Sri Prihartini Lestari Wijayanti, mengatakan perlindungan hak anak merupakan persoalan lintas sektor dan tidak cukup hanya diserahkan tanggung jawabnya pada pemerintah saja. “Karena setiap saat kasus-kasus terus terjadi, maka kami mengajak dunia usaha dan profesi lain untuk membantu menyelesaikan masalah perlindungan anak,” kata dia di sela-sela pelatihan itu, Jumat.

Menurutnya, dunia usaha dan profesional sebenarnya memiliki kapasitas untuk turut aktif dalam perlindungan hak anak, hanya saja pengetahuannya kadang masih terbatas. Karena itu lembaganya menggelar pelatihan untuk memberi dasar bagi peran aktif mereka.

Salah satu hak anak yang perlu dilindungi, salah satunya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Menurut dia, jika anak putus sekolah maka berarti program wajib belajar 12 tahun gagal. “Kelak si anak masa depannya akan suram,” kata dia.

Sejauh ini, faktor paling banyak menyebabkan anak putus sekolah adalah ekonomi. Jika hal ini terjadi, seharusnya orang tua tetap berupaya seperti mencari beasiswa dan lainnya. Di sini, dunia usaha bisa berperan memberi sponsor untuk menunjang pendidikan anak putus sekolah.

Pegiat hak anak dari Bina Sejahtera Indonesia (Bahtera), Faisal Cakra Buana, dalam materi yang ia sampaikan mengatakan kualitas pengasuhan di setiap rumah melalui kapasiti building perlu ditingkatkan. “Tanpa ada kekerasan, eksploitasi dan penelantaran,” katanya.

Menurutnya, jika gagal di pengasuhan, maka anak akan rentan terjebak dalam kondisi perlindungan khusus, seperti eksploitasi ekonomi, seksual, dan eksploitasi lainnya. “Memelototi anak, membentak anak, mencubit, sepertinya itu ringan tapi sangat berpengaruh pada anak,” ujar dia.

Seperti diberitakan Pelatihan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak bagi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha digelar dua hari sejak Kamis (11/7). Di hari pertama, Kabid Kesetartaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Nely Tristiana mengakui pemerintah tak akan bisa bisa bergerak sendiri dalam menangani persoalan gender dan hak anak. “Karena itu pemerintah tetap perlu menggandeng mitra, salah satunya adalah lembaga profesi dan dunia usaha,” ujar dia.

 

sumber : harianjogja

 

Syawalan Keluarga Besar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY

 

Yogyakarta (10/06/19), DP3AP2 DIY – Setelah libur dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri berakhir, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY melakukan rutinitas apel senin pagi di halaman kantor DP3AP2 DIY Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 31

Kemudian dilanjutan acara Syawalan Keluarga Besar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY di ruang Nyi Ageng Serang. Kegiatan diikuti oleh Kepala Dinas, Pejabat Struktural, seluruh pegawai di lingkungan DP3AP2 DIY serta pensiunan/purna tugas. Acara syawalan diisi dengan Pembacaan Ayat Suci Alquran, Ikrar Syawalan, Sambutan Kepala Dinas, Penyerahan kenang-kenangan kepada Purnatugas, Hikmah Syawalan oleh Prof. Dr. Noor Rohman Hadjam (Dosen Psikologi UGM) dilanjutkan dengan berjabatan tangan serta makan bersama

Peringatan Hari Kartini 2019

Yogyakarta (01/05/19), DP3AP2 DIY – Puncak Peringatan Hari Kartini Tahun 2019 dilaksanakan di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Danurejan, DIY. Acara mengusung tema “Perempuan DIY di Era 4.0 Kritis, Kreatif dan Tangguh Menuju Ketahanan Keluarga”.

Panitia  Hari Kartini terdiri Ketua Panitia Hari Kartini Tahun 2019 yang juga istri Waka Polda DIY

, Ny Yanti Bimo Anggoro, Nelly Tristiana dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, tim penggerak PKK, dr Hj Siswatiningsih, Hj Sofia Dewi S A (BKOW), Tri Saktiyana (DPW DIY), Widi Hastuti (BKOW), Ida  Yulianto (SET PAN), Nuning Supono (SET PAN), Yossy Faisal (Sie  Publikasi Dokumentasi) serta Ambar Siswanto (Sie Dokumentasi). Dalam  audiensi itu panitia diterima oleh Pemred Kedaulatan Rakyat Octo Lampito MPd. Panitia Hari Kartini Tahun 2019 DIY menggelar sejumlah kegiatan mulai dari segi sosial hingga lomba make up dan fashion.

Sementara itu, GKR Hemas yang hadir mendampingi Sri Sultan menyampaikan bahwa perempuan sebagai tonggak rumah tangga harus berprestasi yang berupa tanggung jawab.

“Kita sebagai perempuan harus punya kekuatan, harus tangguh dan punya pendidikan yang cukup. Perempuan harus punya kekuatan sebagai ibu, sebagai wanita dan sebagai tiang negara dimana semua perempuan indonesia harus bisa mendapatkan pendidikan yang cukup dan punya UU utk melindungi dari kekerasan,” ujar Hemas.

Acara yang di hadiri oleh jajaran pejabat Forkopimda ini dimeriahkan tari-tarian yang disuguhkan oleh lima organisasi wanita yang merupakan unsur dari panitia peringatan Hari Kartini yaitu Bhayangkari, PKK, Dharmawanita, Dharmapertiwi serta BKOW. Selain itu artis Ibu kota, Dewi Yull turut hadir dan menyanyikan tembang-tembag lawas dari albumnya. Tak hanya itu saja, yang terasa lebih istimewa adalah Gubernur DIY beserta GKR Hemas berkenan menyumbangkan lagu untuk memeriahkan acara. Selain Gubernur DIY, Kapolda DIY juga sempat berduet dengan Dewi Yull. Dalam acara tersebut, di bagikan juga hadiah dari lomba make up dan fashion show serta lomba Tobello.

 

Sumber : jogjaprov.go.id

More Articles...