Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita

Program G2R Tetrapreneur untuk Mengentaskan Kemiskinan

Program Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur merupakan salah satu upaya kreatif dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menurunkan tingkat kesenjangan yang masih cukup tinggi di DIY. Program ini merupakan salah satu program unggulan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bekerja sama dengan UGM dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang ada di DIY.  Dalam hal ini, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY menjadi koordinator dan penggerak G2R Tetrapreneur bersama tenaga ahli dari UGM.

"Model G2R Tetrapreneur yang mengawinkan budaya gotong royong dengan daya kewirausahaan dan potensi daerah ini akan mampu mendorong perkembangan ekonomi dan terwujudnya pemerataan ekonomi bagi masyarakat sehingga lebih menjamin setiap warga Kab Bantul dapat hidup layak," kata Wakil Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih dalam keynote speech pada Sosialisasi Program G2R Tetrapreneur yang dihadiri berbagai elemen pemerintahan seperti camat, kepala desa dan beberapa perwakilan dinas terkait di Komplek Parasamya Kab Bantul, Kamis (6/9/2018). Sosialisasi diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kab Bantul.

Konseptor model G2R Tetrapreneur Prof Rika Fatimah PL ST MSc PhD dalam rilis yang dikirim kepada redaksi bernas.id dan nagarionline.id, Selasa (11/9/2018) mengatakan, kunci kegiatan pembinaan kelompok masyarakat melalui Model G2R Tetrapreneur dilakukan di Desa Girirejo dan Wukirsari, Kec Imogiri, Kabupatena Bantul.

Menurut Rika Fatimah, perubahan pada industri Usaha Kecil Menengah (UKM) harus dilakukan secara komprehensif, tidak bisa hanya mendorong pelaku usahanya, namun pasarnya dibiarkan. “Pasar perlu juga dididik untuk menyeimbangkan supply dan demand,” ucap Rika Fatimah.

Dikatakan, program intervensi yang biasanya dilakukan pada satu momen tertentu menyebabkan efeknya tidak kontinyu dan tidak optimal. Karena itu, sebaiknya program intervensi dilekatkan pada satu lembaga, misalnya BUMDes, agar program yang sudah disusun dapat terus berjalan.

Sementara Kabid Pemsosbud Bappeda Kab Bantul Mujahid Amrudin menyatakan bahwa sebenarnya Kab Bantul telah merespon munculnya potensi pasar yang besar di Bantul dengan mengembangkan program Produk Andalan Setempat (PAS), namun ternyata dalam pelaksanaannya masih terganjal beberapa kendala, terutama dalam hal pemasaran. Hal ini juga diamini oleh hampir seluruh perwakilan kecamatan Kab Bantul. “Kecamatan Sanden yang empat desa ada produk unggulan dan semua punya BUMDes dan semuanya berjalan, namun cara pemasarannya masih kurang karena tidak ada pendampingan,” kata Heri Pujiastuti dari Kecamatan Sanden.

Terkait hal itu, Rika Fatimah yang memaparkan beberapa tahapan model G2R Tetrapreneur yang terdiri dari (Tetra 1) Rantai Wirausaha, (Tetra 2) Pasar Wirausaha, (Tetra 3) Kualitas Wirausaha, (Tetra 4) Merek Wirausaha mendapat respon positif dari peserta sosialisasi yang hadir, terutama tentang bentuk pendampingan yang menyeluruh dan langsung menggandeng mitra-mitra industri.

“Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Prof Rika, konsep Anda luar biasa. Yang ingin kami tanyakan bagaimana langkah-langkah yang harus kami ambil untuk bisa menjadi pilot project, mohon ada info kepada kami,” tanya Puji Ayu dari Kecamatan Piyungan.

Menurut Rika Fatimah, perkembangan kunci kegiatan pembinaan kelompok masyarakat Model G2R Tetrapreneur yang dilakukan pada Desa Girirejo dan Wukirsari, Imogiri kini sudah masuk pada tahap Tetra 2 dimana sebanyak 7 mitra G2R Tetrapreneur yaitu Harley Davidson Club Indoenesia (HDCI) Pengcab Bantul; Yayasan Silaturahmi dan Sosial Cendekia (S2C); Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) DIY; Jogja City Mall (JCM); Royal Ambarukmo Hotel; Pamela Swalayan; dan Parsley Bakery telah berkomitmen sebagai mitra G2R Tetrapreneur.

Inovasi kemitraan diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti penyediaan pasar berbasis tanpa-kompetesi (non-competition market), pengembangan produk, pendampingan dan kerjasama kemitraan lainnya. Salah satunya pendampingan komersialisasi produk oleh Yayasan Silaturahmi & Sosial Cendekia (S2C) serta pengembangan produk oleh Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Pengcab Bantul. Kemitraan HDCI berupa pengadaan 'Jelajah Wisata Bantul' yang juga merupakan program kerja pertama untuk HDCI Bantul periode ini.

Jelajah Wisata Bantul tersebut merupakan perwujudan visi misi HDCI untuk mempromosikan dan memajukan pariwisata Indonesia. Event ini melibatkan lintas komunitas motor yang bersama-sama mengunjungi berbagai obyek wisata di Bantul dengan end point di desa G2R Tetrapreneur Wukirsari dan Girirejo, Imogiri, Bantul. Harapannya kegiatan Jelajah Wisata ini tidak hanya bermanfaat bagi kedua desa binaan namun juga memberikan dampak pada masyarakat luas di Bantul terutama pada bidang wisata serta fasilitas pendukungnya seperti aspek kuliner, kerajinan, suvenir dan sebagainya.

Dalam forum yang juga dihadiri tenaga ahli dan Kabid Pemsosbud Bappeda Kab Bantul Mujahid Amrudin SIP MM sebagai narasumber dan Ir Erni Kurniawati MM selaku Kasie Pengembangan Potensi Desa Ekonomi Pendesaan dan TGG Kab Bantul sebagai moderator itu, Mujahid sebagai perwakilan pemerintah Kab Bantul mendeklarasikan komitmen pemerintah Kab Bantul untuk mengadopsi model G2R Tetrapreneur sebagai bentuk intervensi pengembangan produk dan potensi ekonomi desa di Bantul. “Kami berkomitmen untuk mereplikasi G2R ini tidak hanya dikonsep tapi termasuk beberapa langkah yang sudah dilakukan,” ucapnya di hadapan seluruh undangan yang hadir. (*/lip)

 

sumber : bernas

Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Calon Legeslatif (Caleg) dan Kader Partai Politik Perempuan


Yogyakarta, BPPM – Sebanyak 50-an Perempuan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DIY Periode 2019-2024, Rabu (15/8/2018) melakukan deklarasi Anti Politik Uang, di salah satu hotel yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta.

Deklarasi kali ini diinisiasi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY, dan Perempuan Anti Politik Uang. Lima poin yang dideklarasikan menyangkut kesiapan mereka dalam menjalani proses pemilu sesuai koridor perundang-undangan, tidak menggunakan politik uang sebagai sarana meraih simpati pemilih, dan mengajak pemilih untuk menentukan pilihan secara cerdas berdasarkan program kerja yang mereka tawarkan.

Poin selanjutnya, mereka menyatakan akan mendukumg kerja-kerja pengawasan terhadap politik uang yang dilaksanakan oleh lembaga terkait, serta tidak melakukan intimidasi, kekerasan, atau aktivitas apapun yang dapat mengganggu proses penanganan politik uang.

“Mari kita jaga dan tegakkan etika politik agar Pemilu 2019 berkualitas dan bermartabat,” ucap mereka secara bersamaan.

Deklarasi ini sekaligus merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Caleg dan Kader Parpol Perempuan yang digelar selama tiga hari terakhir.

“Deklarasi ini penting supaya mereka sepakat untuk melakukan anti politik uang sehingga menjadi wakil rakyat yang berintegritas,” jelas Kepala BPPM DIY, Arida Oetami kepada wartawan, usai deklarasi.

Sementara terkait pelatihan peningkatan kapasitas, Arida mengatakan, salah satu tujuannya adalah untuk menyiapkan para bacaleg perempuan supaya lebih kompeten, ketika nantinya benar-benar terpilih sebagai wakil rakyat di dewan provinsi. “Harapannya, setelah mengikuti pelatihan, mereka bisa menyampaikan ke bacaleg lainnya, karena mereka merupakan representasi dari masing-masing parpol,” imbuhnya.

Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan BPPM DIY, Nelly Tristiana menambahkan, satu diantara sekian materi yang disampaikan dalam pelatihan, para bacaleg belajar membedah RPJMD dan isu-isu tentang perempuan dan anak, sehingga saat mereka terjun ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing sudah memiliki pemahaman tentang program dan kegiatan.

Sedangkan Wasingatu Zakiyah sebagai fasilitator dari Perempuan Anti Politik Uang berharap, dengan pemberlakuan sistem sainte league itu nantinya akan lebih banyak perempuan yang masuk menjadi legislatif yang tidak sekedar memenuhi target affirmative action 30%.

“Harapan kami, akan terpilih calon legislatif yang memahami persoalan rakyat bukan calon legislatif yang membawa uang atau bantuan saat proses perhelatan pemilu berlangsung,” ucap Zaky.

Salah satu bacaleg perempuan DIY, Niniek P. Nurwijaya mengaku, pelatihan selama tiga hari ini memberikan manfaat baginya karena bisa menjadi bekal untuk memperjuangkan program-programnya sebagai calon wakil rakyat nantinya. (sutriyati)

 

sumber : kabarkota.com

Program Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur : Inovasi Gerakan Wirausaha Desa Berbasis 4 Pilar

Press Release dapat diunduh disini

Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) D.I. Yogyakarta 2018

Yogyakarta, BPPM- Anak adalah masa depan dan generasi penerus bangsa.  Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial serta mendapatkan perlindungan dan memperoleh hak hidup.

Hal itu diungkapkan oleh Sekda DIY Ir Gatot Saptadi mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada puncak acara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Kamis (9/8).

Dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Bp. Gatot berharap bukan hanya terfokus pada penerimaan penghargaan semata.  Lebih dari itu, KLA harus dapat memberikan dampak nyata yang positif dan menyeluruh kepada tumbuh-kembang anak.

Peringatan HAN dimeriahkan oleh 1.000 peserta dari usia anak hingga dewasa dengan menampilkan berbagai kreativitas anak-anak.  Di Selasar Concert Hall TBY juga terdapat pameran dari beberapa lembaga dan badan usaha yang ikut meramaikan.

“Setiap tahun Pemda DIY melaksanakan peringatan Hari Anak Nasional sebagai wahana pengingat bahwa setiap elemen perlu memenuhi hak-hak anak.  Dengan demikian kita dapat memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang unggul di DIY menyongsong Abad Samudera Hindia,” kata dr. RA. Arida Oetami M.Kes. selaku Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY.

Tujuan peringatan HAN, menurut Ibu Arida antara lain menumbuhkan kepedulian, kesadaran, peran aktif keluarga, masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan negara dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas untuk mewujudkan perlindungan dan tumbuh kembang anak.  Selain itu juga memberikan informasi seluas-luasnya kepada seluruh anak dan keluarga Indonesia tentang pentingnya membangun karakter anak melalui pelatihan keluarga guna mempercepat penanaman nilai-nilai kebangsaan. (*/je)

 

 

 sumber artikel : jogjaprov.go.id

Pemda DIY raih penghargaan pada peringatan HAN 2018 di Surabaya

Yogyakarta, BPPM - Hari Anak Nasional merupakan hari yang sepenuhnya menjadi milik anak Indonesia, sehingga setiap anak Indonesia memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan dan mengeksprisikan diri dalam berbagai kegiatan yang positif. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2018 diselenggarakan di Surabaya pada 23 Juli 2018, dengan mengusung tema “Anak Indonesia, Anak GENIUS (Gesit Empati beraNI Unggul Sehat)”.

Pada puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN), Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meraih dua penghargaan diantaranya sebagai Penggerak Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak tingkat Provinsi dan penghargaan atas Pembinaan Forum Anak Terbaik Tingkat Nasional. Penerimaan penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana S. Yembise kepada Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X. Untuk penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), pencapaian D.I. Yogyakarta cukup bagus. 2 Kabupaten mendapatkan predikat  NINDYA, yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Sementara itu 3 Kabupaten yang lain, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo mendapatkan predikat MADYA. Dengan demikian tantangan Pemerintah Daerah tingkat kabupaten maupun provinsi di DIY kedepannya masih besar, yaitu untuk mengantarkan seluruh kabupaten/kota di DIY ini mendapatkan status UTAMA dan bahkan menjadi KLA. Hal ini tentunya membutuhkan kerjasama dan kerja keras dari seluruh elemen warga DIY.

Semoga dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2018 ini, komitmen bagi peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia dapat terus ditingkatkan, untuk menjadikan anak Indonesia sehat, cerdas, ceria dan berahlak mulia. (JNS)

More Articles...