Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta

Artikel

Pengumuman Hasil Akhir FK dan FT PNPM Mandiri Perdesaan DIY 2013

alt

Daerah Istimewa Yogyakarta Raih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama

YOGYAKARTA, BPPM - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rabu (18/12/2013) menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE), yang diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. dalam acara puncak Peringatan Hari Ibu ke-85 Tahun 2013 yang dipusatkan di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Untuk tahun 2013 ini DIY meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat utama yang merupakan tingkatan paling tinggi. Sebelumnya pada tahun 2012 juga mendapat penghargaan APE dengan Kategori Madya.

Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang  diberikan kepada Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang  dinilai telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG),  pencapaian dan inovasi dalam perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta upaya untuk memenuhi hak anak. Terdapat tiga kategori dalam APE, yang tertinggi kategori utama, disusul madya dan pratama.

Thema peringatan hari ibu th.2013 adalah : "Peran Perempuan dan Laki-laki dalam Mewujudkan Demokrasi yang Partisipasif dan Pembangunan yang Inklusif".

 

 

alt

 

 

 

 

 

Relasi Pasutri yang Timpang Rentan KDRT

KOMPAS.com— Konsep istri taat suami tidak merefleksikan relasi seimbang dalam rumah tangga, tetapi justru menunjukkan relasi yang timpang. Relasi yang dibutuhkan dalam hubungan pernikahan adalah relasi yang berimbang, tidak subordinatif, dan tidak merugikan salah satu pihak.

KH Husein Muhammad, Komisioner Komnas Perempuan, memaparkan relasi yang timpang berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan atau istri. Fakta-fakta sosial memperlihatkan bahwa banyak perempuan menjadi korban kekerasan laki-laki atau suami.

"Komnas Perempuan setiap tahun memperoleh laporan dari berbagai daerah tentang situasi ini. Tahun 2009, dilaporkan 143.500-an perempuan korban kekerasan berbasis jender ini. Sebanyak 95 persen terjadi di dalam rumah, dengan pelaku suaminya sendiri. Kekerasan mengambil berbagai bentuk, fisik, psikis, penelantaran ekonomi dan seksual. Poligami adalah bentuk nyata dari kekuasaan sekaligus kekerasan laki-laki atau suami atas perempuan atau istri," ujarnya kepada Kompas Female.

Taat yang disalahartikan
Ketua Umum Gerakan Wanita Sejahtera Ir Giwo Rubianto MPd menyampaikan pandangannya, prinsip taat yang disalahartikan justru berpotensi menimbulkan kekerasan.

"Selama ini banyak kasus perempuan dipaksa taat tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Hal ini tidak benar. Baik suami maupun istri perlu membaca UU PKDRT agar tidak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Prinsip keseimbangan antara suami dan istri sebenarnya telah dimandatkan oleh Undang-Undang Perkawinan," ujarnya melalui  surat elektronik (surel) kepada Kompas Female.

Dihubungi secara terpisah, KH Husein menjelaskan tujuan perkawinan (dalam Islam) adalah menciptakan kehidupan saling berbagi cinta, kasih, ketenangan, dan kebahagiaan antara suami dan istri, serta keluarganya. Oleh karena itu, keduanya dituntut untuk saling melayani dan membagi kegembiraan, serta saling menghormati dan menghargai. Suami dan istri juga bisa berbagi tugas di dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan dan kesiapan masing-masing. Baik suami maupun istri mempunyai kelemahan, dan saling membutuhkan.

"Bagi saya, perempuan adalah sama dan setara dengan laki-laki. Perempuan memiliki segala potensi kemanusiaan, sebagaimana dimiliki laki-laki. Perempuan memiliki tingkat intelektualitas dan kecerdasan yang relatif sama dengan laki-laki. Tidak sedikit perempuan mengungguli kecerdasan laki-laki," ucapnya. KH Husein menambahkan, "Perempuan mampu memimpin rumah tangga, komunitas, dan negara. Secara fisik perempuan acapkali lebih kuat dari laki-laki. Mereka mampu bekerja dari pagi sampai malam. Mereka acap dibebani beban ganda, mengurus domestik, masak, mengasuh, mendidik, dan melayani suami, juga bekerja di luar rumah," kata KH Husein, penulis sejumlah buku, seperti Fiqh Perempuan; Refleksi Atas Wacana Agama dan Gender, dan Islam Agama Ramah Perempuan.

Perdagangan Perempuan dan Anak bagai Fenomena Gunung Es

JAKARTA - mediaindonesianews.com,  Kasus perdagangan perempuan dan anak human trafficking di Indonesia diperkirakan sangat tinggi, ibarat fenomena gunung es yang hanya terdeteksi sedikit di permukaan. Demikian dikemukakan, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, Senin Siang (30/5), saat kegiatan Roadshow dan Workshop pelaksanaan kebijakan tumbuh kembang anak di Banjarmasin.

"Kita prihatin dengan tingginya kasus perdagangan maupun eksploitasi perempuan dan anak ini," tutur Linda yang juga menjabat Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Kasus human trafficking ini ibarat fenomena gunung es dimana dari kasus-kasus yang muncul ke permukaan, diperkirakan masih banyak lagi kasus-kasus yang tidak terungkap. Kasus perdagangan manusia, umumnya menimpa kelompok anak dan remaja di bawah umur 18 tahun.

"Tidak hanya dikirim ke luar negeri, tetapi ada juga perdagangan di dalam negeri. Sebagian besar mereka berasal dari pulau Jawa di kirim ke Kalimantan dan sebagainya," tambahnya.
Modusnya, mereka direkrut dengan janji bekerja, tetapi kemudian diperkerjaan sebagai pekerja seks komersial. Celakanya lagi, sebagian dari korban perdagangan manusia ini diketahui terjangkit penyakit HIV/Aids. Di lapangan, mereka yang terkena penyakit ini mendapat perlakuan buruk saat kembali ke kampung halamannya.

"Ini merupakan pekerjaan rumah yang serius bagi kita semua, bagaimana anak-anak dan kaum perempuan harus mendapat perlindungan," tuturnya.

Legalisasi Ganja Berakibat Buruk Bagi Perempuan Dan Anak

JAKARTA - Kantor Berita Nasional RRI,  Penggunaan ganja yang disalahgunakan bisa menimbulkan adiksi sehingga berbahaya bagi kesehatan khususnya bagi anak-anak. "Selain itu, legalisasi ganja yang kini menjadi wacana tersebut dapat berakibat buruk kepada perempuan dan anak," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Linda Amelia Sari Gumelar di Jakarta, Jumat (13/5).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar menegaskan, dirinya menolak wacana legalisasi tanaman ganja di Indonesia. "Saya menolak wacana tersebut".
Dikatakannya, ganja legal jika digunakan untuk pengobatan namun menjadi dilarang ketika penggunaannya disalahgunakan dapat menjadi adiksi sehingga membahayakan kesehatan.
"Kalau dilegalkan maka nanti banyak anak-anak yang penasaran dan ingin mencoba menggunakan ganja dan disalahgunakan," katanya.

Menurut Linda semua pihak harus mengutamakan kepentingan dan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dalam menindaklanjuti wacana tersebut.

Sekelompok orang yang tergabung dalam Lingkar Ganja Nusantara (LGN) menyuarakan legalisasi tanaman ganja di Indonesia dengan menggelar aksi Global Marijuana March (GMM) 2011.
Saat ini baru Belanda yang melegalkan ganja sementara di Indonesia tanaman bernama latin Cannabis Sativa itu dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika tahun 2009 digolongkan sebagai narkotika kelas satu.