DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Daerah Istimewa Yogyakarta

Home || Profil Lembaga

TENTANG KAMI

 

 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

 

Jl. Tentara Rakyat Mataram No.31 Yogyakarta. Telp. (0274) 562714 Fax. 558402

 

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Berdasarkan perda tersebut unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), terdiri dari:

  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat terdiri sub bagian Program, sub bagian Keuangan, dan subbagian Umum.
  3. Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari Sub bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, sub bidang Data, Informasi, Gender dan Kerjasama.
  4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Sub bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan dan Pemenuhan Hak anak.
  5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  terdiri dari sub bidang Pengendalian Penduduk, sub bidang Keluarga Berencana,
  6. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari sub bidang Keluarga Sejahtera, sub Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi.
  7. UPT.
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ppemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan fungsi sebagai berikut :

  1. penyusunan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan Pengendalian Penduduk;
  2. perumusan kebijakan teknis urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan Pengendalian Penduduk;
  3. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  4. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  5. fasilitasi kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berbasis masyarakat;
  6. koordinasi, fasilitasi, penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
  7. pemenuhan hak-hak anak dalam peningkatan kualitas hidup anak;
  8. fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  9. fasilitasi pemetaan perkiraan pengendalian kuantitas penduduk;
    pelaksanaan jejaring antar instansi/lembaga/LSM;
  10. fasilitasi pengembangan desain, program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi KIE pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta;
  11. pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan desain program pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan kesejahteraan keluarga;
  12. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana, pembangunan keluarga, melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  13. peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  14. pelaksanaan kegiatan ke Tata Usahaan;
  15. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
  16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.