Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta

Sejarah Singkat

Sejarah Singkat BPPM


Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) melalui peningkatan kemandirian perempuan dan masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk “Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM)” dengan ketugasan dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sebelumnya, BPPM merupakan bentukan dari Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2004.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pendukung kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Urusan Keluarga Berencana.