Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Daerah Istimewa Yogyakarta

EKSPOSE HASIL KAJIAN DATA PERKAWINAN USIA ANAK

YOGYAKARTA, BPPM- Pada tahun 2010, satu dari tiga wanita – atau 67 juta perempuan – yang berusia 20-24 tahun menikah sebelum mereka berulang tahun ke 18, di negara-negara berkembang termasuk China. Kira-kira setengah dari pernikahan itu terjadi di Asia dan 20 persen lagi di sub-Sahara Afrika. Praktek ini juga terjadi di Amerika Latin dan Karibia, serta Eropa Timur. Untuk Asia Selatan, Bangladesh memiliki prevalensi tertinggi pernikahan anak, yaitu 66 persen. Di negara Afrika barat Niger, 75 persen dari anak perempuan berusia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum genap berusia 18 tahun. Demikian di sampaikan oleh Sri Maryani SH, M.Hum, Kepala bidang Perlindungan Hak-Hak perempuan BPPM DIY dalam pembukaan Ekspose hasil kajian data Perkawinan usia anak di Hotel Grage. (28/10).

Lebih lanjut disampaikan bahwa di DIY sendiri prosentase perempuan yang menikah di usia anak juga masih tinggi. apabila dilihat dari data SUSENAS, BPS tahun 2009 perempuan usia menikahnya di usia hingga 18 tahun sebesar 28,18%  dan tahun 2010 meningkat menjadi 29,17%, tahun 2011 sedikit turun menjadi sebesar 25,7% dan meningkat pada tahun 2012 sebesar 26.12%.

Dari beberapa kajian meningkatnya pernikahan usia anak ini di dorong oleh maraknya kasus kehamilan tidak dikehendaki yang terjadi. ini juga bisa dilihat dari catatan pengadilan agama tentang jumlah perempuan yang mengajukan dispensasi menikah ke pengadilan agama.
Secara umum Pernikahan usia anak berefek pada pemenuhan hak  anak yang sulit baik itu bidang pendidikan, kesehatan maupun bidang lain.

Pernikahan usia anak menjadikan mereka rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan juga berhubungan dengan tingginya angka putus sekolah.

untuk itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui BPPM Melakukan analisis data untuk melihat permasalahan di balik fenomena perkawinan usia anak. dari hasil informasi ini juga diarapkan dapat mengadvokasi rekomendasi langkah untuk memberikan solusi pada permasalahan ini.

Demi tersosialisasikannya hasil kajian tersebut dilaksanakan ekspose hasil kajian kepada para pemangku kepentingan pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan meliputi pemerintah daerah dan SKPD terkait, serta Kementerian agama dengan harapan rekomendasi-rekomendasi yang dimunculkan dapat sampai kepada sasarannya.